Sarolangun – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sarolangun berang, mereka mengecam keras Pemerintah Kabupaten Sarolangun terkait belum dibayarkannya gaji para honorer lingkup kerja Kabupaten Sarolangun, Senin (18/4/2022).
Diketahui gaji para honorer yang belum dibayarkan yakni satu bulan, tepatnya gaji para honorer di bulan Desember tahun 2021 lalu.
Ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Sarolangun Fadlan Kholik, SE., ME.Sy, sangat menyayangkan atas kelalaian pemkab Sarolangun dalam memenuhi hak para honorer.
“Kami dari fraksi PKS mengusut ini. Apa yang terjadi sehingga pemerintah tidak membayarkan gaji honorer pada bulan 12 di tahun 2021 lalu,” ujar Fadlan yang juga merupakan Ketua DPD PKS Sarolangun.
Menurut Fadlan, ada kejanggalan yang ditemukan dalam persoalan tersendatnya gaji honorer tersebut. Fraksi PKS menemukan adanya Silpa yang cukup besar, yakni 44 miliar lebih pada tahun 2021.
“Total gaji tenaga honorer lebih dari 4.000 orang itu mustahil tidak terbayarkan oleh Pemda yang angkanya hanya mencapai 4 miliar lebih, dari total Silpa lebih dari 44 miliar di tahun 2021,” katanya.
“Padahal kito waktu itu sangat ironi tidak ada uang membayar gaji honorer di bulan 12 tahun 2021. Terus janjinya akan membayar di tahun 2022. Setelah kita cek di anggaran 2022, ternyata tidak ada anggaran untuk bayar gaji bulan 12 tahun 2021, sedangkan kita memiliki Silpa, jadi kemana uang ini,” tambahnya.
Fadlan menekankan, pemerintah daerah harus bertanggungjawab. Hutang terhadap honorer tersebut harus diselesaikan sebelum rapat paripurna pengesahan LKPJ Bupati Sarolangum tahun 2021 yang dilaksanakan pada Rabu (20/4/2022) mendatang.
“Nanti di paripurna pengesahan LKPJ bupati rabu mendatang kita tanyakan lagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar itu, dan ingat itu menyangkut ada hak orang banyak yang sudah bekerja untuk pemerintah. Kalau tidak bayar itu dzalim,” pungkasnya. (*).
Penulis : MI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
