Next Post

Evaluasi Pemkot Jambi Terkait PPKM Mikro, KAMMI Kota Jambi: Ciptakan New Engine Of Economic Grown

IMG-20210719-WA0048

Kota Jambi – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, menindaklanjuti Inmendagri No 17 tahun 2021, serta instruksi Wali Kota Jambi No 14 tahun 2021, mendapat perhatian dari Kader dan Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi.

KAMMI Kota Jambi menyatakan, penyelenggaraan PPKM Mikro oleh Pemkot Jambi mesti di evaluasi. Dalam penerapannya, Pemkot Jambi belum maksimal dalam menangani problematika yang terjadi pada masyarakat yang terdampak covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Dibuktikan dengan fakta meningkatnya kasus covid-19 di Kota Jambi pun tidak selesainya akar permasalahan ekonomi yang membelit masyarkat Kota Jambi.

Muhammad Azim, selaku ketua KAMMI Kota Jambi menyatakan, bahwa “Kasus covid-19 di Kota Jambi terus mengalami gelombang peningkatan tiada henti. Hari sabtu kemarin, tercatat kasus positif Covid-19 menembus angka 4.862 orang. sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 185 orang” Katanya.

Menurut Azim pemberlakuan PPKM Mikro berdampak dalam setiap lini kehidupan masyarakat, terkhusus masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM.

“Kasus Covid-19 bukan perkara sepele, para pelaku usaha mengalami penurunan omset yang terjun bebas, hingga kemudian gulung tikar. Sudah barang tentu, berefek pada meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran yang bersifat masif” tangkasnya.

Sebagai contoh (JR) seorang pedagang kaki lima terpaksa gigit jari akibat berlakunya pembatasan jam malam bagi pelaku usaha, biasanya ia berjualan hingga dini hari, sekarang hanya hitungan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam saja berdagang.

“Pembatasan jam malam bagi pelaku usaha tentu sangat mengancam periuk nasi keluarga saya, konsumen dagangan saya itu malam hari, mana ada konsumen saya pagi, atau siang hari. Ini jam 21.00 wib saya terpaksa sudah harus disuruh tutup dagangannya. Belum lagi biaya anak sekolah, sewa tempat usaha dan gaji karyawan” ujar JR sedih.

Kebijakan PPKM Mikro di Kota Jambi ini adalah, harus adanya jaminan kepada pelaku usaha tersebut, baik jaminan sosial, jaminan mengganti persentase omset yang hilang, ataupun tingkat rasa aman.

Mengenai hak pemenuhan kebutuhan pokok bagi pelaku usaha yang terdampak, diharapkan tidak adanya temuan kembali akan fenomena tidak meratanya distribusi bantuan kepada masyarakat, baik itu seperti pembagian sembako, bantuan uang tunai ataupun bantuan lainnya.

Azim pun menambahkan, bahwa “Walikota Syarif Fasha sebagai aktor utama Kota Jambi, seyogyanya memberikan solusi yang bersifat strategis dan terukur. Kader dan pengurus KAMMI Kota Jambi menawarkan agar Walikota segera menciptakan new engine of economic growth sebagai solusi yang tepat dalam pemulihan ekonomi di Kota Jambi. Ini adalah bentuk upaya mengoptimalisasikan kekayaan kreativitas berdasarkan potensi lokal, kemudian sebagai wujud teknologi yang membutuhkan intervensi arah konstruksi perekonomian yang jelas tentunya tanpa mengabaikan aspek keselamatan dari kasus covid 19 tersebut” tutupnya. (*).

 

Penulis : MI

dinamisb

index 6
b92e43a9-7007-4b64-9902-787d5318f12b
IMG_20211021_182149
index 5
IMG-20211004-WA0068
IMG-20211004-WA0069
IMG-20211011-WA0029
index
index 1
index
index 3
index 2
index 4
IMG-20211005-WA0067
Capture toko sinar bungo
IMG-20210913-WA0032
IMG-20210913-WA0037
IMG-20210913-WA0038

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

pemimpin

Recent News